Tensi Politik Jelang Pilgub Sumbar 2015 Mulai Membara

Jagaku—Tensi politik di Sumatera Barat jelang pemilihan gubernur (pilgub) 2015 ini terus membara. Apinya sudah mulai ditiup. Hawanya panas. Apa lagi menyusul munculnya sejumlah kandidat yang siap bertarung. Sejumlah partai politik yang memiliki kans untuk mengajukan calon sudah memasang strategi politik. Tapi, melihat konstelasi politik lokal, hanya 4 pasang calon gubernur yang bisa maju.

Tak banyak yang bisa menebak perkiraan jumlah pasangan petarung yang akan maju dalam Pilgub Sumbar mendatang. Alasannya, karena tahapan Pilkada yang belum jelas, menyusul belum tuntasnya revisi UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pilkada dan permasalahan politik di nasional, banyak yang masih berpikir dalam pencalonan.

Kini, di DPRD Sumbar terdapat tujuh partai yang sudah memegang separuh tiket untuk maju pada Pilgub. Un­tuk mencukupi kebutuhan persyaratan, ketujuh  partai ini harus meleburkan diri.

Pada Pileg lalu, Golkar menjadi pemenang dengan meraih 9 kursi, Demokrat (8 kursi), Gerindra (8 kursi), PAN (8 kursi), PPP (8 kursi), PKS (7 kursi), Nasdem (6 kursi), Hanura (5 kursi), PDI P (4 kursi) dan PKB serta PBB masing-masing dapat satu kursi.

Pengamat politik memperkirakan empat hingga lima pasang calon gubernur akan bertarung dalam Pilkada mendatang. Ini disebabkan raihan kursi di DPRD Sumbar, nyaris hampir sama di beberapa partai besar. Artinya, partai besar ini sudah mengantongi sete­ngah dari syarat pencalonan dari 20 persen kursi atau seki­tar 13 kursi.

“Sementara jika ada calon yang menggunakan jalur in­dependen ini akan sangat berat. Jika ada, maka sangat dibutuhkan usaha yang cukup keras dan modal yang cukup besar,” kata pengamat politik dari Universitas Andalas Asrinaldi, Kamis (5/2).

Jika melihat komposisi perolehan kursi ini, tentunya partai besar ini bersiap-siap me­­menuhi syarat pencalonan. Jika sebelumnya, PAN (8 kursi) dan PPP (8 kursi) sudah mulai mengambil ancang-ancang bergabung, maka keduanya bisa meraih satu tiket pencalonan dan masih menyisakan tiga kursi berlebih. Golkar yang meraih 9 kursi harus mencari empat tambahan lagi. Begitu juga dengan Gerindra maupun Demokrat yang sama-sama memiliki 8 kursi.

Namun, untuk koalisi ini, menurut Asrinaldi, partai di daerah tidak akan terpengaruh dengan Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang berada di pusat. Pasalnya, dalam beberapa pemilihan gubernur Sumbar, figur lebih menonjol.

“Partai bisa mengingkari tradisi yang berlangsung di pusat,” ucap Asrinaldi.

Terkait figur ini, Asrinaldi melihat beberapa partai mengalami kesulitan menentukan figur dari internal. Hal ini semakin jelas terbukti, ketika partai memberanikan diri membuka pendaftaran balon kada di awal. Asrinaldi meli­hat Nasdem, Demokrat termasuk partai yang kesulitan mendapatkan figur. Berbeda dengan Golkar yang kelebihan calon.

“Nasdem menjadi partai pertama yang membuka pendaftaran. Ini menjadikan Nasdem, partai yang diidolakan saat ini,” ucapnya.

Digandrunginya Nasdem oleh sejumlah calon, tidak hanya di provinsi maupun kabupaten/kota, menurut Asrinaldi bukan tanpa alasan. Nasdem ternyata sudah memiliki setengah dari persyaratan untuk meraih satu tiket calon gubernur dengan memiliki enam kursi di DPRD Sumbar. Artinya, ini membuka peluang kepada partai lain untuk melabuhkan diri. Kemudian, karena menjadi partai yang membuka pendaftaran pertama, semua calon melirik ini sebagai kesempatan yang bagus.

Untuk figur, Asrinaldi melihat yang mengemuka saat ini adalah Irwan Prayitno, Hendra  Irwan Rahim, Muslim Kasim, Shadiq Pasadigoe, Epyardi Asda dan Syamsu Rahim.

“Nama-nama ini akan mengerucut menyisakan tiga atau empat calon saja,” terang Asrinaldi.

Sementara itu, pengamat politik Universitas Negeri Padang Nora Eka Putri melihat, partai besar yang berada di etalase lima pertama pemenang di Sumbar, bisa saja mengusung calon masing-masing. Namun, yang menjadi catatan, ia melihat ke depan partai bisa menawarkan paket-paket calon yang menampilkan wajah baru. Artinya, akan ada tokoh baru atau tokoh muda.

“Saat ini, dalam spanduk yang terpasang, masih didominasi muka lama. Wajah baru sempat hadir, tapi menghilang kembali. Masyarakat bisa saja merasa bosan dengan wajah lama dan menginginkan wajah baru,” ucap Nora.

Untuk koalisi saat ini masih belum terlihat dengan jelas. Peta politik nasional, PDIP yang diporak-porandakan, kisruh KPK-Polri membuat calon berpikir dua kali, apa yang akan terjadi setelah ini.

Sementara itu, hingga kini sejumlah partai belum semuanya mengungkap calon gubernur dan arah koalisi. Ketua DPD PDI Perjuangan Sumbar Alex Indra Lukman me­nyatakan hingga kini ia masih ber­keyakinan KIH akan solid me­ngusung calon gubernur. Hal serupa juga sudah mulai terlihat di beberapa daerah, dengan dideklarasikannya KIH untuk mengusung calon bupati.

Sementara untuk siapa yang akan diusung, masih menjadi tanda tanya. Meskipun nama Ketua DPD Hanura Sumbar Marlis disebut-sebut ambil bagian dalam pencalonan. “Penjajakan masih berlangsung, soal nama masih rahasia,” kata Marlis.

Soal koalisi dan calon, Demokrat pun tampak masih merahasiakan. Mulyadi, sebagai kader yang disebut bakal diusung partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono, masih belum memberi kepastian terhadap hal itu.

Kemudian, PPP dan PAN sedikit memulai langkah maju. Ketua DPP PPP Epyardi Asda berharap dengan pendaftarannya di PAN, bisa men­jada pendaftaran pertama dan ter­akhir bagi PAN.

“PAN delapan dan PPP delapan cocoklah,” ucap Epyardi Asda sewaktu mendaftar ke PAN.

Kemudian, untuk PKS, salah satu partai yang tampak diam saat ini juga belum melakukan manuver berarti. PKS belum membuka pen­daftaran utnuk kalangan umum dan masih menunggu putusan DPP, terhadap tiga kader partai yang dikirim kepada DPP, usia pemira yang dilaksanakan di internal PKS. Kader yang dikirim adalah Irwan Paryitno, Tifatul Sembiring dan Anis Matta.

Irwan Prayitno, yang disebut memiliki bekal cukup besar sebagai incumbent, juga tidak memberi gambaran pasti tentang pencalonan dirinya dari PKS. Meskipun dalam dua tahun terakhir, sejumlah baliho besar tentang dirinya sudah menghiasi setiap jalan di Sumbar.

Golkar sendiri, dengan kemelut di pusat, juga turut menghambat proses berlangsung di internal. Secara teknis, DPP belum menurunkan juklak untuk Pilkada. Meskipun sinyal-sinyal sudah diberikan dengan mengarah pada dukungan pada Ketua DPD saat ini.

Gerindra Sumbar pun mengalami nasib yang sama, masih menunggu petunjuk dari pusat tentang arah koalisi dan pendaftaran bakal calon. Menurut Sekretaris DPD Gerindra Sumbar Darmawi, pihaknya akan selektif dalam menetapkan calon gubernur dan wakil gubernur. Karena tidak ingin terjadi pengalaman pahit terulang seperti yang dilakukan Gubernur DKI sekarang Ahok.

Jika menyebut calon, Darmawi menyatakan ada beberapa tokoh masyarakat, pengusaha dan birokrat di perantauan atau Jakarta yang melakukan komunikasi dengan Gerindra. Tokoh perantauan ini terdiri dari tiga orang Purnawirawan TNI berbintang, tiga orang pengusaha dan dua orang birokrat. Soal nama, ia belum mau menyebutkan.

Sumber Harian Haluan